Pentingnya Menyiapkan Strategi, Antisipasi Kondisi Pascawabah
Pentingnya Menyiapkan Strategi, Antisipasi Kondisi Pascawabah
Jakarta – Kebijakan pemerintah pusat bersama daerah selama wabah COVID-19 tampaknya masih diprioritaskan kepada upaya meminimalkan penyebaran, bantuan sosial, program alat karya bersama fasilitas kesehatan.
Namun berguna pun sejak dini menyiapkan strategi apabila wabah COVID-19 ini berakhir. Terutama dalam DKI Jakarta, di saat semua penggarap bisnis ingin segera bangkit tentunya pantas diantisipasi mulai ketimbang iklim bisnis sampai memakai sumber-sumber pembiayaannya.
Selama ini wabah COVID-19 telah mengubah paradigma pembeli, dunia bisnis maka pemilik aset (investor) mengenai pentingnya aktivitas akan bertanggung jawab paling dalam menjalankan kesibukannya.
Banyak pemilik modal adapun kemudian memikirkan kembali pendampingan terhadap keputusan investasi lagi alokasi modal dengan menjabatkan keberlanjutan jadi filosofi investasi mereka.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan keuangan yang berkelanjutan (sustainable finance) periode 2019-2024 yang saat ini tengah mebersetujui tahap penguatan ketahanan.
Pada tahapan ini, industri jasa keuangan ditargetkan untuk memperenergik manajemen risiko beserta tata kelola perbisnisan yang baik pada aspek sosial beserta lingkungan.
Keuangan keberlanjutan tidak lagi sekedar perilaku atas segmen bisnis dan investasi tertentu (niche), tetapi buat dalam perilaku yang mainstream.
Bagi dunia bisnis dan pemilik aset, investasi berkelanjutan bukan sekedar “nice to invest” tetapi dalam sebuah upaya beradaptasi untuk melaksanakan investasi pada periode “new alamiah”.
Strategi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institut Banking School (STIE IBS) DrKusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, SH, LL.M mengatakan terdalam era kebanyakan baru ini membutuhkan strategi lagi inovasi untuk membentuk keuangan berkelanjutan sebagai tujuan investasi.
“Keuangan berkelanjutan (sustainable finance) menjadi praktik utama pascawabah COVID-19, akan memperkencang penguatan manajemen risiko bersama tata kelola perupayaan terutama demi aspek sosial bersama lingkungan,” kata Kusumanigtuti dalam web seminar (webinar) bertajuk “Sustainable Finance From Niche to New Normal“.
Terkait kebijakan pascawabah, mantan pejabat Bank Indonesia (BI) Prof Dr Muliawan D. Hadad, SE., MPA ekstra dalam web seminar itu terus mengatakan benanya kepada segera merancang keuangan berkelanjutan..
Muliawan bahwa kini menjabat bak Duta Besar Luar Biasa selanjutnya Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein mengatakan wabah COVID-19 telah melakukan masyarakat di seluruh dunia terpengaruh selanjutnya terganggu.
Dampaknya bagi sektor keuangan sangat luar biasa seluruh negara terpengaruh sesangkat perlu kebijakan bahwa luar biasa pula akan menanganinya.
“Pandemi ini menyadarkan betapa bermanfaatnya isu-isu sustainable finance ke depannya,” kata Muliawan.
Selain itu, wabah COVID-19 juga memunculkan kesempatan kepada melontarkan langkah-langkah persiapan, terutama inkubustri keuangan cukup saat masa pemulihan.
Sustainable finance itu menakankut berlipat-lipat isu. Mulai dengan persoalan dunia, sosial, terbersarang UMKM (upaya mikro kecil lagi menengah).
Terkait dengan UMKM, dekat saat sekarang sektor ini paling terpukul cukup berat tidak laksana krisis sebelumnya dimana kita masih bisa berharap UKMM memerankan lokomotif (penggerak) ekonomi.
Menurut Muliawan, perlu upaya khas agar UMKM kembali merupakan lokomotif. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah agar UMKM dapat terus berdenyut selama wabah mulai dari program binaan, bantuan, pinjaman bersama sebagainya.
Ke depan Muliawan berharap harus ada penguatan terhadap UMKM agar mampu mandiri mendukung ekonomi pascawabah.
Anggaran Kunci paling dalam memperenergik UMKM di tengah wabah sekarang adalah mekemudiani anggaran. Saat ini terdapat alokasi anggaran di Kementerian Koperasi beserta UMKM mekemudiani anggaran program pemulihan ekonomi nasional.
Anggaran ini bisa dimanfaatkan kepada memperkuat permodalan UMKM nan tengah mengalami kesulitan penghabisan wabah COVID-19. Tujuannya agar pascawabah sektor ini dapat langsung menopang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) penguatan terhadap UMKM agar sektor ini tidak mengalami guncangan ganjaran wabah COVID-19.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebongsor Rp123,46 triliun diantaranya berdasarkan UMKM. Bahkan berdasarkan mencairkan bekal itu sudah ada syarat dan kewajiban nan kudu dipenuhi.
Bamsoet mendorong pemerintah menurut mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan menurut koperasi maka UMKM ekstra dalam program pemulihan ekonomi nasional itu.
Meskipun anggaran diberikan secara bertahap, pemerintah telah menentukan hal-hal akan memerankan prioritas mengiringi wajib didahulukan.
Selain untuk penguatan, pemerintah agak telah mengalokasikan anggaran untuk penjaminan pinjaman bekal kerja bagi UMKM, yaitu selepas Rp100 triliun sampai 2021.
Namun bukan saja persoalan permodalan saja adapun dialami UMKM selama wabah. Banyak UMKM mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya terhadap bank efek kondisi adapun sulit ini.
Dengan demikian pembiayaan UMKM ini memang berprofesi hal mutlak agar mereka tetap berjalan dalam tengah wabah serta siap berprofesi penopang pertumbuhan ekonomi dalam saat wabah telah berakhir.
UMKM terutama dengan kota-kota leluasa bagai Jakarta sementara ini menjadi jaring pengaman sosial kalau mengamankan pekerja yang terdampak wabah.
Ketika penuh pekerja dirumahkan mereka bagi bersikeras berjiwa dengan menjalankan profesi demi wirausaha. Di sini pemerintah dapat memfasilitasi dengan memberikan iklim kemudahan berusaha selain dukungan modal lagi pinjaman.
Bantuan sosial memang dibutuhkan jauh didalam kondisi sekarang. Namun cara itu merupakan jaring pengaman darurat tatkala masyarakat diminta agar dapat tinggal dekat rumah menjumpai memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Di sisi lain, sektor UMKM harus terus ditumbuhkan agar masyarakat dapat mandiri tidak semata-mata tergantung kepada bantuan pemerintah semasa wabah terjadi. Di sini memang butuh kebijakan lanjutan agar sektor UMKM dapat terus terlindungi semasa wabah. (Antara)
